Sebuah undang-undang dibuat sebagai jawaban hukum
terhadap persoalan yang ada di masyarakat. Pada pelaksanaannya tak jarang suatu
undang-undang menemui kenyataan yang mungkin tidak terjangkau saat di bentuk.
Faktor
yang mempengaruhi munculnya celah hukum cybercrime,
yaitu:
1.
Keterbatasan manusia memprediksi secara
akurat apa yang terjadi di masa yang akan dating
2.
Kehidupan masyarakat baik sebagai
kelompok dan bangsa
3.
Saat undang-undang diundangkan langsung
“konservatif”
Menurut
Suhariyanto (2012) celah hukum cybercrime yang ada dalam UU ITE, diantaranya:
1.
Pasal pornografi di internet (cyberporn)
Pasal 27 ayat 1 UU ITE berbunyi:
“setiap orang dengan sengaja mendistribusikan atau
membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan”.
Pertama, pihak yang memproduksi dan yang menerima
serta mengakses tidak terdapat aturannya.
Kedua, definisi kesusilaannya belum ada penjelasan
batasannya.
2.
Perjudian di internet (gambling
online)
Pasal 27 ayat 2 UU ITE berbunyi:
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dokumen atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang
memiliki muatan perjudian”.
Bagi pihak-pihak
yang tidak disebutkan dalam pasal tersebut, akan tetapi terlibat dalam acara
perjudian di internet misalnya : para penjudi tidak dikenakan pidana.
3.
Penghinaan dan pencemaran nama baik di
internet
Pasal 27 ayat 3 UU ITE berbunyi:
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dokumen atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang
memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik”.
Pembuktian terhadap pasal tersebut harus benar-benar
dengan hati-hati karena dapat dimanfaatkan bagi oknum yang arogan.
4.
Pemerasan dan pengancaman melalui
internet
Pasal 27 ayat 4 UU ITE, berbunyi:
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dokumen atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang
memiliki muatan pemerasan tau pengancaman”.
UUITE belum mengatur mengenai cyber terorisme yang
ditujukan ke lembaga atau bukanperorangan.
5.
Profokasi melalui internet
Pasal 28 Ayat 2 yaitu:
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian
permusuhan individu atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras
dan antar golongan (SARA).
Dipasal tersebut disebutkan istilah informasi dan
tidak dijelaskan informasi yang seperti apa.
0 komentar:
Posting Komentar